 |
| Foto bersama Pengurus, di Kantor DPD KNPI Manggarai Barat. |
XDetiik.com, KOTA KUPANG - Menanggapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yang telah mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pulau Komodo, dengan No. 85 Tahun 2022, DPD KNPI Kabupaten Manggarai Barat mengapresiasi Langkah Kementerian KLHK, DPD KNPI Kabupaten Manggarai Barat bersama Seluruh Jajaran serta Ketua-ketua OKP yang berkecimpung di dalam DPD KNPI Kabupaten Manggarai Barat bersama seluruh masyarakat, pada Jumat, (25/11/2022).
Ketua DPD KNPI Manggarai Barat, Sergius Try Dedi, kepada Media mengatakan bahwa Kabupaten Manggarai Barat yang telah mendorong dan mendukung langkah-langkah DPD KNPI Manggarai Barat (MABAR) dalam memperjuangkan pembatalan kenaikan tiket yang dinilai sangat monopoli itu.
"Kita merasa antusias, Hal tersebut dikarenakan langkah Kementerian KLHK yang telah meluruskan Point PKS Antara kementrian KLHK dengan pihak Pemerintah Provinsi NTT," ungkapnya.
Hasilnya adalah Proses cabutnya Pergub No. 85 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem di Taman Nasional Komodo (TNK). DPD KNPI Kabupaten Manggarai Barat, menyambut baik proses cabutnya pergub tersebut, namun sikap DPD KNPI MABAR tetap konsisten terhadap point yang menjadi titik tolak perjuangan DPD KNPI Manggarai Barat.
"Kita menyambut baik proses pencabutan Pergub tersebut, karena itu yang menjadi titik perjuangan bagi kita," ungkapnya.
Dalam hal pariwisata, bahwa DPD KNPI Kabupaten MABAR, sangat berharap kepada pemerintah, baik daerah maupun pusat agar dalam kebijakan pengembangan obyek wisata di kabupaten Manggarai barat.
"untuk tetap memperhatikan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat secara langsung, di setiap aspek pengembangan wisata dengan menghilangkan Prinsip kebijakan yang meminggirkan masyarakat di daerah ini," jelasnya.
DPD KNPI Mabar juga tetap mendukung Pemerintah Provinsi NTT dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Manggarai Barat.
"Tentunya harus memperhatikan keterlibatan dan keberpihakan Kebijakan pemprov terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Manggarai Barat di berbagi sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi," tutupnya.
(Redi/XD**)
