XDetiik.com, KUPANG - Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) menilai empat tahun kepemimpinan Victory-Joss yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Josep A. Nae Soi, hanya berhasil membangun infrastruktur di NTT. Sedangkan di bidang lain, seperti bidang sosial ekonomi belum nampak jelas.
Demikian disampaikan Ketua Araksi, Alfred Baun, seusai Diskusi Publik dan Coffee Morning bertajuk 'Refleksi Kritis 4 Tahun Kepemimpinan Victory Joss” yang digelar Setikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Aula Utama Eltari Kantor Gubernur NTT beberapa waktu lalu, (08/9/2022).
"Keberhasilan pak Gub dari seluruh item (programnya, red) hanya infrastruktur. Saya harus obyektif mengatakan itu. Tetapi berbicara tentang perekonomian di NTT, yang disampaikan Gubernur Laiskodat tadi dalam diskusi, secara sporadis. Tidak ada satu hidangan data keberhasilan Gubernur Laiskodat yang dilihat benar. Ulasan dari ibu Ince Sayuna (Wakil Ketua DPRD NTT dalam diskusi publik dan coffee morning bertajuk 'Refleksi 4 Tahun Kepemimpinan Victory Joss,' red) adalah data faktual, bahwa keberhasilan itu hanya infrastruktur dan data itu sama dengan data yang dimiliki Araksi," ujarnya.
Menurut Alfred Baun, empat tahun kepemimpinan Victory-Joss, baru meletakkan dasar semua cita-cita atau mimpi Victory-Joss membangun NTT. Namun, Victory-Joss belum dapat dikatakan berhasil hari ini dalam membangun NTT melalui program-programnya.
"Pak Gubernur baru meletakkan dasar. Jadi bukan mengukur hari ini pak Gub berhasil di empat tahun, tetapi baru mulai meletakkan dasar. Karena pak Gub lebih banyak mengatakan mimpi, mimpi, mimpi kita ke depan, mimpi kita ke depan. Padahal, diskusi hari ini adalah mengukur keberhasilan empat tahun (Victory-Joss memimpin NTT, red)," kritiknya.
Alfred juga merasa geli dan lucu, ketika dirinya menyampaikan tanggapannya (berdasarkan data Araksi dan tanggapan Wakil Ketua DPRD NTT, Ince Sayuna dalam diskusi tersebut, red) terkait capaian kinerja 4 tahun kepemimpinan Victory-Joss, respon Gubernur Laiskodat saat itu seolah mengukur, bahwa hanya orang kaya yang layak mengoreksi (mengeritik, red) pemerintahan Victory-Joss. Padahal, sebelumnya, dalam diskusi tersebut Gubernur Laiskodat mengatakan sangat terbuka untuk berdiskusi kritis terkait capaian pembangunan NTT dibawah 4 tahun kepemimpinan Victory-Joss.
Walau demikian, Alfred jujur mengakui, dirinya tidak melihat respon Gubernur Laiskodat tersebut sebagai sebuah bentuk diskriminasi, namun baginya, dengan sikap Gubernur yang demikian, Rakyat mengurungkan niat untuk mengkritisi kinerja Pemda, terutama capaian kinerja Victory-Joss.
"Ya itu ukuran pak Gubernur terhadap rakyatnya. Kita letakan diskusi itu pada empat tahun kepemimpinannya. Yang saya lihat tadi pak Gub masih pada posisi bermimpi terus. Ketika saya sampaikan itu, (jawaban) pak Gubernur tidak substantif. Beliau larinya lu (anda) harus kaya baru bisa kritisi pemerintah," ujar Alfred lagi sambil tersenyum.
Terkait pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana pinjaman daerah dari PT. SMI, Alfred sebagaimana pendapat DPRD NTT, bahwa pinjaman tersebut membebani APBD NTT. "Tadi kan DPR sudah ngomong bahwa meski sudah ada itu pinjaman, tetapi tetap terjadi devisit anggaran Rp 900 Milyar lebih. Tetapi jawaban pak Gub bilang harus seperti itu. Nah, jika terjadi kontroversi seperti ini, satu (DPRD NTT, red) bilang tidak boleh, Gubernur bilang seharusnya seperti itu, pertanyaannya siapa yang benar disini? Kekuatiran kita, sisa kepemimpinan pak Gub yang tinggal satu tahun ini jangan sampai meninggalkan beban hutang kepada daerah ini dan kepada siapapun pemimpin NTT berikutnya," ujarnya.
Alfred Baun juga khawatir, ke depan PAD NTT tidak cukup untuk membayar beban hutang daerah yang begitu besar. "Tetapi kalau pak Gubernur bilang sudah seharusnya seperti itu ya, tetapi kita khawatir pemerintahan ini (Victory-Joss, red) kemudian hanya meninggalkan hutang bagi daerah ini," tegasnya lagi.
Diskusi publik dan coffee morning yang diselenggarakan SMSI menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai latar belakang disiplin dan profesi yakni politisi, anggota DPR RI dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, akademisi, pimpinan LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa.
Beberapa diantaranya yaitu Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Dr. Ince D. P. Sayuna, SH.,M.Hum.,M.Kn, praktisi pertanian UKAW Ir. Zeth Malelak, M.Si, pengamat Hukum Tata Negara Undana, Dr. John Tuba Helan dan Rektor Unwira, Pater Dr. Philipus Tule, SVD. Moderator dalam diskusi ini yaitu dosen FISIP Unwira, Mikhael Rajamuda Bataona.
(XD/tim**).
