XDetiik.com, SOE - Wakil Sekretaris (Wasek) Paryai Demokrta NTT menyampaikan bahwa ilegalnya Muscab di Soe disebabkan ketidakpahaman Ketua DPD Partai Demokrat. Pergantian sejumlah Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat disejumlah Daerah oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai sangat tidak prosedural atau melanggar Peraturan Organisasi dan AD/ART Partai Demokrat.
Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris (Wasek) DPD Partai Demokrat NTT, Faby Banase pada Kamis (19/05) di Resto Hotel Bahagia II SoE, sebagaimana dilansir media inibdari RakyatNTT.com.
"Ini yang saya bilang Leo Lelo (Ketua DPD Demokrat NTT, red) dan dia punya geng itu penjahat demokrasi. Saya tanya Leo Lelo paham tidak AD/ART parpol yang dia pimpin? Tidak paham,” kritiknya.
Menurutnya, pergantian atau pemberhentian sejumlah Ketua DPAC sangat berdampak pada legalnya Muscab untuk DPC di wilayah Alor, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, TTS, TTU, Belu dan Malaka.
Pergantian para Ketua DPAC Partai Demokrat di sejumlah daerah di NTT sebelum Muscab serentak menimbulkan kericuhan. Bahkan, Muscab serentak untuk region Timor, Rot, Sabu dan Alor yang dilaksanakan di SoE, Kabupaten TTS dinilai cacat prosedur.
Menurut Faby, ilegalnya Muscab di Soe disebabkan ketidakpahaman Ketua DPD Partai Demokrat NTT dan BPOKK terhadap peraturan organisasi dan AD/ART Partai Demokrat. Mereka selalu menafsir instruksi pimpinan partai tanpa melakukan konfirmasi ke DPP untuk menindaklanjutinya.
Faby juga sikap DPD Demokrat NTT itu membuktikan tudingan, bahwa dia sedang membalas dendam terhadap kader-kader yang tidak mendukungnya saat Musda tahun 2021 lalu.
“Ok, kalau memang mau habisi orang yang kemarin tidak dukung you, main yang cantik. Saya tidak cari makan di partai. Saya cinta Demokrat,” ujarnya.
Ketua DPC Partai Demoktrat TTS, Yusak Taneo membenarkan pemberhentian dan pergantian DPAC secara sepihak di TTS oleh DPD Partai Demokrat NTT. Ia mengatakan tindakan seperti ini baru pernah terjadi selama dirinya menjadi kader Demokrat hingga memimpin Demokrat sejak 2017-2022.
“Itu tidak melalui penjaringan DPC dan itu bertentangan dengan AD/ART, karena kewajibannya untuk mengusulkan adalah DPC,” tegasnya. (Sumber: rnc04)
