XDetiik.com, JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) didesak oleh Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) segera mengambil Alih penanganan kasus dugaan kerugian negara/kerugian daerah senilai Rp 60,5 Milyar, akibat pembelian medium termasuk note (MTN) senilai Rp 50 Milyar bank NTT dari PT. SNP (Subprima Nusantara Pembiayaan). Alasannya, karena terkesan penanganan kasus MTN oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) dibawah kepemimpinan Kajati NTT, Hutama Wisnu berjalan di tempat, bahkan (diduga) dipetiesian.
Demikian disampaikan oleh Ketua KOMPAK Indonesia sekaligus Pembina Padma Indonesia, Gabrial Goa dalam rilis tertulis kepada tim media ini pada Jumat (20/05/2022).
"Pertama, kami mendesak KPK RI untuk mengambilalih penanganan perkara kasus pembelian MTN Rp 50 Milyar Bank NTT dari PT. SNP yang dipetieskan bahkan diesbatukan oleh Kejati NTT dan wajib diambilalih KPK RI, karena Kajati NTT yang baru (Hutama Wisnu, red) telah kangkangi Penggiat Anti Korupsi di NTT," tulisnya.
Ketua Kompak Indonesia juga mendesak Jaksa Agung RI, Prof. Dr. ST. BURHANUDDIN, SH., MM untuk segera mencopot Kejati NTT, Hutama Wisnu karena diduga 'membekukan' alias mendiamkan kasus MTN Rp 50 Milyar bank NTT yang sudah lama ditangani Kejati NTT.
"Mendesak Anggota Komisi III DPR RI Dapil NTT untuk mendorong segera memanggil Jaksa Agung, Kajati NTT dan KPK RI untuk meminta pertanggungjawaban mereka terkait penanganan kasus-kasus pada Bank NTT," ujarnya.
Gabrial Goa juga mengajak solidaritas Rakyat NTT, tokoh Agama, tokoh Masyarakat, Mahasiswa dan Pers untuk membongkar dugaan praktek kejahatan KKN di Bank NTT.
"Kasus Bank NTT bukan baru hanya kasus MTN Rp 50 milyar, tetapi juga kasus-kasus lainnya, termasuk (dugaan) Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan oknum Pejabat dan Pegawai Bank NTT di salah satu Kabupaten di NTT. Belum lagi maraknya KKN di lingkup Bank NTT bukan rahasia umum di NTT," bebernya.
Mirisnya lagi, kata Gabrial Goa, Komisaris dan Jajaran Elite Bank NTT saling melindungi dan tidak memiliki nurani untuk menyelamatkan uang orang-orang miskin NTT, yang selalu dirampok Hak-Hak Ekosobnya. "Terutama oleh Pelaku dan Aktor Intelektualis Tindak Pidana Korupsi di Nusa Tenggara Timur seperti: Dana Bansos, Dana Covid 19, Dana Bencana, Dana Alkes dan Dana-dana Proyek APBD dan APBN," kritiknya.
(tim /XD**)
