 |
| Gambar ilustrasi masyarakat beri apresiasi para aktivis |
KUPANG, XDetiik.com - Di tengah kompleksitas persoalan pelayanan publik, peran para aktivis di Kabupaten Kupang dinilai makin penting sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Sejumlah aktivis muda seperti Melianus Alopada, Asten Bait dan berbagai elemen lainnya mendapat apresiasi atas konsistensi mereka dalam menyuarakan keluhan rakyat di berbagai lini kehidupan sosial.
Aktivis dianggap menjadi kanal informal yang sering kali lebih responsif terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem birokrasi. Hal itu disampaikan oleh warga Kabupaten Kupang, Anwar A. Messakh, saat dimintai tanggapan terkait peran para aktivis dalam mendorong perubahan sosial di daerah tersebut.
“Dalam sistem pemerintahan mana pun, pasti ada celah yang luput dari pengawasan. Dan di situlah peran aktivis menjadi penting, karena mereka hadir langsung mendengar dan menyampaikan jeritan masyarakat,” ujar Anwar kepada media, Kamis malam (10/7/2025).
Ia menilai, aktivisme bukan sekadar kritik, melainkan bagian dari kontrol sosial yang sah dan konstruktif. Kritik yang lahir dari pengalaman langsung masyarakat, menurutnya, harus dilihat sebagai bahan evaluasi kebijakan, bukan sebagai ancaman.
“Selama kritik itu disampaikan secara baik dan substansial, pemerintah tidak punya alasan untuk merasa tersinggung. Justru itulah tanda bahwa masyarakat masih peduli dan ingin melihat perubahan yang lebih baik,” tambah Anwar.
Dirinya mengingatkan bahwa respons pemerintah terhadap kritik akan selalu menjadi tolok ukur kedewasaan dalam berdemokrasi. Bila kritik ditanggapi dengan emosi atau pembelaan yang tidak proporsional, maka itu mencerminkan ketidaksiapan menerima koreksi publik.
Perlu Kedewasaan Pemerintah
Menurut Anwar, banyak kebijakan tidak berjalan maksimal bukan karena kurangnya program, tetapi karena lemahnya kepekaan terhadap dinamika sosial. Di titik ini, peran aktivis sebagai penyalur suara rakyat menjadi vital.
Ia juga mengimbau agar para aktivis tetap menjaga etika dan substansi dalam menyampaikan kritik. Namun bila pemerintah tidak merespons secara bijak, maka bukan para aktivis yang harus disalahkan.
“Kritik yang baik adalah bentuk cinta terhadap daerah. Kalau rakyat sudah tidak bicara, itu justru lebih berbahaya. Pemerintah seharusnya membuka ruang dialog, bukan menutup telinga,” tegasnya.
Apresiasi terhadap aktivis Kabupaten Kupang ini bukan hanya soal pengakuan moral, melainkan panggilan untuk memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Ruang demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika pemerintah dan masyarakat saling mendengar dan bekerja sama memperbaiki setiap kekurangan.
