Staf Kepresidenan RI Undang Penjabat Gubernur NTT dan Pj Bupati Flotim, Hadiri RTL Pembangunan PLTAL Larantuka

 

Gambar rencana Pembangunan PLTAL Larantuka, NTT.

XDetiik.com, JAKARTA - Deputi 1 Staf Kepresiden Republik Indonesia (RI) dengan resmi turut mengundang Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tengara Timur (NTT), Ayodhia Kalake dan Pj Bupati Flores Timur (Flotim), Doris Alexander Rihi. Undangan itu untuk menghadiri Rapat Tindak Lanjut (RTL) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PTAL) di Larantuka. Rencananya rapat itu akan dilaksanakan pada Senin, 06 Mei 2024.

Undangan Deputi 1 Staf Kepresidenan RI,  Nomor : UND-065/KSP/D.1/04/2024, tertanggal 29 April 2024. Undangan ini diperoleh tim media melalui Kuasa Direktur PT. Tidal Bridge di NTT, Dr. Ir. Andre W. Koreh, MT, IPM, ASEAN.Eng.

"Menindaklanjuti rapat koordinasi sebelumnya pada 26 Maret 2024 mengenai usulan dan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) Larantuka. Kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat koordinasi lanjutan," tulis Deputi 1 Kepresidenan RI dalam surat itu.

Dalam surat itu juga dijelaskan undangan itu dalam rangka "penyelenggaraan tugas Kantor Staf Presiden (KSP) guna memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019," jelasnya dalam undangan itu.

Tertuang dalam undangan itu disebutkan bahwa RTL tersebut akan digelar di Ruang Rapat Utama Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden (Akses masuk melalui Kementerian Sekretariat Negara di Jalan Majapahit, Gambir, Jakarta Pusat).

Agenda dalam rapat tersebut adalah :

1. Pembahasan usulan dan rencana pembangunan PLTAL Larantuka, termasuk kebutuhan pembangunan Jembatan Selat Larantuka (Jembatan Pancasila Palmerah) untuk mendukung.

PLTAL Larantuka;

2. Pembahasan potensi dukungan dan rencana kerja sama dalam rangka percepatan pembangunan PLTAL Larantuka; dan.

3. Pemaparan dan diskusi mengenai usulan konsep nota kesepahaman (MoU) antara empat pihak terkait. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan.

Simak DAFTAR UNDANGAN untuk rapat tersebut.

Kementerian ESDM

1. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

u.p. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan.

2. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi u.p. Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan.

Kementerian PUPR

3. Sekretaris Jenderal

u.p. Kepala Biro Perencanaan, Anggaran, dan Kerja Sama Luar Negeri.

4. Direktur Jenderal Bina Marga

u.p. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

u.p. Direktur Pembangunan Jembatan.

Pemerintah Daerah

5. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur.

6. Penjabat Bupati Flores Timur

Badan Usaha.

7. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero).

8. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero).

9. Direktur Utama PT Tidal Bridge Indonesia.

Sementara itu, Kuasa Direktur PT. Tidal Bridge di NTT, Dr. Ir. Andre W. Koreh, MT, IPM, ASEAN.Eng. ditemui media di ruang kerjanya pada Jumat, (03/5/2024), menjelaskan bahwa "Sebelumnya, sudah ada rencana dilakukan rapat pembahasan tentang Mou (Memorandum of Understanding). Namun masih lebaran dan kegiatan lain sehingga baru ditetapkan pada Senin, tanggal 06 Mei 2024 ini," ujar Dekan Fakultas Teknik di UCB itu.

Hasil rapat, lanjutnya, nanti pada tanggal 6 Mei itu "adalah sebuah persetujuan isi dari MoU yang akan ditandatangani," jelas Andre, sapaan akrabnya.

Ia juga mengatakan bahwa dalam rapat tersebut akan menentukan kapan MoU itu dilakukan, "diharapkan bisa mendapatkan satu waktu/tanggal yang pasti untuk lakukan MoU dalam pembangunan PLTAL yang sudah sekian lama direncanakan," harapnya.

Diketahui, akan dilakukan Mou empat pihak, antara lain : Kementerian PUPR, PT. PLN, PT. Tidal Bridge, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Nusa Tenggara Timur.