XDetiik.com, KOTA KUPANG - Thomas Huki Djita, selaku tokoh masyarakat mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas keputusan Mahkama Konstitusi (MK) pada 15 juni 2023, bahwa sistem Pemilu tetap terbuka.
Hal ini disampaikan Thomas Huki Djita, selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua RT 017 di Kediamannya, di Wilayah RW 005, Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Kamis, (22/6/2023).
"Saya sebagai warga Negara Indonesia merasa bersyukur dan brterima kasih bahwa keputusan MK ini adalah keputusan yang final. Keputusan yang sudah benar-benar meletakan demokrasi pada tempatnya, sehingga ini benar-benar sesuai hati nurani rakyat," kata Thomas.
Tokoh masyarakat ini menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum proporsional terbuka.
Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka keputusan MK tersebut, pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.
"Sebelumnya masih diisukan soal pemilu tertutup atau terbuka, saya langsung menanggapi hal tersebut pada tanggal 06 januari yang dimana saya sebagai masyarakat biasa berharap agar demokrasi ini diletakan pada tempatnya. Benar-benar berdasarkan pilihan masyarakat. Vox populi, vox dei (Suara rakyat adalah suara Tuhan). Jadi rohnya demokrasi ini adalah hasil keputusan masyarakat, Kedaulatan ada di tangan rakyat," tandasnya.
Terhadap keputusan MK pada 15 juni soal pemilu tetap terbuka, Thomas pun menyampaikan bahwa keputisan MK sudah benar-benar melalui kajian-kajian lalu diskusi yang panjang sehingga mengingat, menimbang dan memutuskan bahwa demokrasi ini harus ditempatkan pada porsi yang sebenar-benarnya.
"Saya juga adalah warga Indonesia yang berhak mengeluarkan pendapat demi kemajuan Bangsa dan Negara. Jika ada keputusan bahwa pemilu dilakukan secara tertutup maka akan terjadi gejolak yang luar biasa. Gelombang protes yang begitu luar biasa dan akan menyita waktu, materi untuk mengamankan Negara ini," tegas Huki Djita.
Ia pun mengatakan bahwa pengalamannya sebagai selaku tokoh masyarakat bahwa akhir-akhir pemilu ini tidak benar-benar berdasarkan keputusan hati nurani masyarakat karena penetrasi uang, serangan fajar.
"Adapun Komis Pemilihan Umum (KPU) juga Panwaslu, saya harap organisasi ini bisa lebih tegas lagi untuk menangkal hal-hal yang sifatnya belanja suara sehingga kedepan seharusnya ada campur tangan Kepolisian. Saya menghimbau kepada KPU sehingga ada semacam sayembara supaya menangkal penetrasi uang," tandasnya lagi.
Kata Thomas, generasi muda berprestasi harusnya diberikan kesempatan,
"Saya kira, generasi muda ini cukup banyak nganggur, yang berprestasi tetapi mereka tidak memiliki semua. Mengapa, karena saluran sudah tertutup. Ada masyarakat yang sudah mendapatkan bagian dari negara tetapi diberikan kesempatan untuk mengikuti legislatif," tegasnya.
Khususnya, lanjut Huki Djita, bagi generasi angkatan tua yabg sudah pensiun dengan pertimbangan bahwa mereka ini tidak energik lagi, tidak punya daya pikir yang luas lagi sehingga mempertimbangkan untuk pensiun. Sebaiknya mereka istirahat sajalah. Berikan kesempatan kepada generasi muda yang sedang berprestasi.
Akhirnya juga ia berikan motivasi Bagi generasi muda. "Singsingkan lengan bajumu, pergunakan kemampuanmu demi kemajuan bangsa dan Negara," tutupnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada jumat, (06/1/2023) lalu, Thomas Huki Djita menanggapi isu Nasional terkait Pro dan Kontra Wancana proporsional tertutup yang kembali mengemuka menjelang Pemilu 2024 ini enak dan gampang di buat tetapi harus ingat sejarah bahwa demokrasi ini harus di letakan pada porsi yang sebenar - benarnya harus letakan pada kedudukan yang pas sehingga tidak menemukan kerusuhan karena demokrasi itu.
"Jadi jangan lagi berupaya untuk merenggut demokrasi. Biarkan rakyat sendiri yang menentukan.Lalu terkait dengan wamcana untuk proporional tersebut saya secara pribadi tidak setuju karena kalau bisa mengajak partai - partai politik berdiskusi baru membuat keputusan," tegasnya tak setuju dengan wacana tersebut.
Thomas yang juga sebagai Tokoh Masyarakat itu menuturkan bahwa Wacana ini ada upaya untuk menghilangkan atau mengurangi sehingga jikalau ada kelompok masyarakat tidak setuju nanti menemukan kerusuhan dalam hal ini sebagai masyarakat harus bertanggung jawab dan cari solusi yang tepat
"Bagi saya solusi yang paling tepat itu adalah demokrasi ini atau pemilihan ini tetap diberikan langsung kepada masyarakat sehingga tidak mononjob cara yang tepat adalah terjadi netralisasi uang tidak terjadi transaksional khusus dalam politik," pintanya.
Ia juga mengatakan terkait upah pejabat jika bisa disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kalau bisa upah para pejabat disetarakan dengan PNS sehingga yang duduk tidak dikuasai oleh perusahaan karena ada sejumlah anak bangsa ini yang berprestasi dan ingin berbakti kepada bangsa dan negara sesuai apa yang menjadi kemampuan," ujarnya.
Harapannya Demokrasi ini tetap sehat ada kepuasan sendiri dari masyarakat sehingga demokrasi tidak terkesan dirampas atau dikurangi hasil mereka jadi hak memilih langsung masyarakat langsung datang ke TPS secara bebas sehingga masyarakat bebas memilih secara rahasia,
"biarkan masyarakat menentukan orang - orang pilihannya itu yang menjadi baik," tutupnya.
(F/XD**).
