Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

HUT ke-40, BPKP Beberkan Kontribusi pada Keuangan Negara Mencapai Rp 117,83 Triliun

Kamis, 01 Juni 2023 | 11:04 AM WIB | 0 Views Last Updated 2023-06-01T03:05:11Z

Xdetiik

XDetiik.com, KOTA KUPANG  -  Pada Momen Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ke-40, BPKP beberkan hasil pencapaian yang mana telah berkontribusi pada keuangan Negara sebesar Rp. 117,83 Triliun (rupiah) di tahun 2022.



Demikian disampaikan Kepala Kantor Perwakilan BPKP NTT, Sofyan Antonius seusai Upacara Bendera di halaman kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTT, diikuti oleh seluruh pegawai dan Dharma Wanita pada Selasa, (30/5/2023).


"Mengenai hasil yang dicapai oleh BPKP di tahun 2022, BPKP kontribusi BPKP pada keuangan negara mencapai angka yang cukup besar yaitu 117, 83 Triliun. Dan khusus untuk tahun 2023 triwulan pertama, total penghematan, penyelamatan dan potensi peningkatan keuangan negara dan daerah senila 35,89 Triliun," ungkap Sofyan.

Upacara Bendera dalam rangka peringati HUT BPKP ke-40 tahun, diikuti oleh seluruh Pegawai dan Dharma Wanita bertajuk ; Pengawasan adaptif untuk pertumbuhan berkelanjutan.

"Untuk saat ini BPKP bisa dikatakan sudah berumur dewasa. Terus menjaga hubungan pada stakeholder di seluruh indonesia. Dan kami BPKP perwakilan NTT akan tetap menjaga hubungan dengan seluruh stakeholder yang ada di provinsi NTT," katanya.

BPKP harus tetap bisa memberikan manfaat.
"Kita harus tetap memberikan manfaat untuk menjawab ekspetasi stakeholder yang sangat meningkat dan sangat berharap banyak kepada BPKP," ujar Sofyan sampaikan ketegasan Kepala BPKP RI.

Sebut Kepala perwakilan NTT, ada tiga arahan dari disampaikan Kepala BPKP RI, yakni ;
1. Bangun budaya organisasi yang mendorong peningkatan etos kerja.
2. Pastikan penjaminan mutu optimal dijalankan artinya sebelum laporan itu keluar harus ada penjaminan mutu berjenjang baik juga pengendali teknis hingga kepala perwakilan BPKP. 
3. Inovasi. Harus terus dikembangkan semangat dan terus berinovasi. 


Sofyan juga katakan, BPKP akan terus menjadi suar (penerang/pelita) pengawalan akuntabilitas di Indonesia. Dan juga BPKP menjadi organisasi di para pemangku kepentingan dalam mengarungi badai dan gelombang yang dihadapi.

"Terus terang BPKP banyak gelombang yang dihadapi oleh BPKP. Dulu pernah BPKP naik turun tetapi sampai saat ini dengan kepercayaan yang luar biasa itu yang harus dijaga dan inovasi terus harus dikembangkan," katanya.


Lanjut Kepala BPKP NTT menjelaskan bahwa "Untuk mendapatkan wilayah bebas dari korupsi/BPK dari Menpan RB itu yang kita harapkan untuk BPKP secara keseluruhan terutama BPKP perwakilan NTT," jelas Sofyan.

BPKP NTT terus mendampingi stakeholder, "Kita akan terus mendampingi teman-teman stakeholder. Siapapun dia bahkan kita membuka diri untuk teman-teman perwakilan pemerintah daerah maupun provinsi dan mudah-mudahan tahun ini seluruh provinsi di NTT bisa mendapatkan opini WTP secara keseluruhan. Dan BPKP harus terus menjadi harapan bagi instansi sebagai pemberi solusi atas permasalahan-permasalahan akuntabilitas yang mereka hadapi ditengah semua tantangan yang dihadapi," pungkasnya.

(F/XD**).
×
Berita Terbaru Update