Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Pemkab Malaka Kembali Raih WTP, Bupati Malaka: Berhasil atas Kerja Kolaboratif

Kamis, 01 Juni 2023 | 12:20 PM WIB | 0 Views Last Updated 2023-06-01T04:20:39Z
Xdetiik


XDetiik.com, KOTA KUPANG - Pemerintah Kabupaten Malaka untuk keempat kalinya, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan Pemkab Malaka menerima opini WTP itu tak lepas dari komitmen Bupati Simon Nahak. WTP tersebut berhasil atas berkat kerja kolaborasi.


Demikian dikatakan Bupati Malaka, Simon Nahak saat menerima hasil WTP pada Selasa, (30/5/2023).


Xdetiik

"Opini WTP ini berhasil kita dapatkan berkat kerja kolaborasi, dibarengi sikap disiplin, memiliki motivasi tinggi yang terus kita jaga mulai dari kepala OPD hingga staff untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel sehingga kita bisa mencapai target tertentu sebagaimana yang menjadi motivasi awal saya yakni bonum commune suprema lex (kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi), Salus populi suprema lex esto atau Salus populi suprema est yang bermakna keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi," kata Bupati Simon Nahak.


Tambah Simon Nahak (SN) menjelaskan Political budgeting atau politik anggaran itu sesungguhnya eksistensi dari BPK sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 5 UUD 1945 menentukan bahwa untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara itu diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam amandemen III UUD 1945 pasal 23 e ayat (1) menentukan bahwa untuk memeriksa pengelolaan tangungjawab tentang keuangan Negara itu diadakan satu badan yang bebas dan mandiri.


Oleh karena itu, "Badan yang bebas dan mandiri inilah kemudian tertuang dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). BPK melakukan penentuan terkait objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan dengan menentukan waktu dan metode yang digunakan untuk periksa dalam aspek ekonomi efesiensi dan aspek efektifitas kepentingan," ungkapnya. 


Lanjut SN, khusus pemeriksaan keuangan itu, tentu arahnya sebagai alat politik atau political tools. Ini menandakan komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana public untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam undang undang otonomi daerah. karena itu fungsi dari anggaran itu ada yang disebut dengan (planning tool) untuk mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah (Bupati dan wakil bupati).

"Jadi kita tahu bahwa tugas seorang bupati itu memang ada tiga tugas yakni mengelolah demokrasi, pembangunan dan kemasyarakatan. Bagaimana merealisasikan pembangunan sesuai dengan visi misi kalau tidak mengatur soal politik anggaran atau political budgeting.? Kita tentunya tahu anggaran itu sebagai alat terencana; alat untuk merencanakan bagaimana visi dan misi ini terwujud sehingga WTP ini menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan bonum commune suprema lex (kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi)," tandasnya.


Bagaimana merealisasikan bonum commune suprema lex, kalau kita tidak punya anggaran. Lanjut Simon Nahak, salah satu mata anggaran yang kita dapatkan itu adalah insentive fiscal seperti yang sekarang ini. Ketika kita dapat WTP maka kita juga akan dapat dana insentif daerah (DID) untuk membantu proses pembangunan yang ada di Kabupaten Malaka yang kita cita-citakan dan didambakan oleh masyarakat pada umumnya.


Pada kesempatan ini juga, Bupati Simon Nahak menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang keras dari kepala OPD hingga staf yang disiplin membuat laporan keuangan penggunaan keuangan kemudian dikawal dengan tim audit dari BPK Perwakilan NTT yang selalu berikan motivasi membina memperbaiki catatan-catatan masih kurang sehingga kemudian hasilnya spektakuler. 

"Saya salut dengan tim saya karena memiliki ekspetasi dan mereka spektakuler, karena target nilai WTP maksimum hanya nilai 75, namun faktanya kita bisa mencapai angka 83. Inikan tentu luar biasa. Saya tidak bermaksud membandingkan dengan kabupaten lain yang angkanya berkisar 63 tetapi kemudian dapat WTP. Bagi saya itu bukan soal nilai tinggi dan tidak tinggi tetapi bagi saya ini semangat para Kepala OPD hingga staf. Mereka selalu mengikuti arahan-arahan yang saya instruksikan atau perintahkan," ujar SN


Simon Nahak dalam setiap kesempatan selalu mengatakan pekerjaan hebat itu bukan karena superman, bukan saya SN paling hebat tetapi tim yang saya ajak kerja ini luar biasa bagus sehingga bisa menghasilkan produknya (nilai WTP melampaui target) seperti sekarang ini. 


"Ini bukan suatu kesombongan, ini justru jadi suatu kebanggaan dan menjadi sarana, alat (tools), atau menjadi senjata yang siap digunakan untuk terus memacu kita agar bekerja keras, disiplin dan harus tulus. Bagaimanapun kita tidak bisa tinggalkan Malaka, karena bagi saya 'baik sonde baik tanah malaka lebih baik'. Karena itu, kerja harus fokus untuk malaka, tidak boleh aneh-aneh, tidak boleh kerja lain-lain, pikiran lain urus yang lain. Ingat urusan keluarga urusan masing-masing. Tetapi urusan untuk pemda Malaka harus diutamakan karena malaka nomor satu untuk SN-KT," tegas SN.


Sementara itu Kepala BPK Perwakilan NTT, Slamet Riyadi, S.E., M.M., AK., CA., CSFA., mengatakan sesuai dengan amanat Undang-undang bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD sebelum disampaikan ke DPR harus lebih dahulu diperiksa. BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan pemerintah daerah kabupaten Malaka tahun anggaran 2022.


Dari hasil pemeriksaan dengan melakukan pengujian, pengumpulan bukti-bukti, wawancara, pembahasan atas temuan kemudian pembahasan secara berjenjang oleh tim. dengan begitu terkait temuan-temuan yang sudah dibahas oleh ketua tim dan anggota tim. Setelah itu, kami melakukan review terkait dengan koreksi angka maupun permasalahan kepatuhan ataupun kelemahan atas system kendali internal. Dari hasil review dan juga beberapa temuan-temuan yang sudah ditindaklanjuti termasuk koreksi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah maka pemda Malaka berhak menerima WTP. 


Xdetiik

"Kami menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah kabupaten Malaka tahun anggaran 2022 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dengan demikian pemda Malaka telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2019 – 2022. Kami ucapkan selamat atas capaian opini WTP, ini merupakan kerja keras seluruh OPD termasuk pimpinan daerah yang telah bekerja sama sehingga kami melakukan pemeriksaan bisa berjalan efektiv, data-data yang kami peroleh, informasi yang kami dapatkan pun tidak ada hambatan apapun," tegas Kepala BPK NTT.  

(YB/XD**).

×
Berita Terbaru Update