 |
| Foto sedang berlangsung kegiatan, yang dipandu oleh Kostan Lopo (PKBI). |
XDetik.com, KOTA KUPANG - Tim Inklusi Perkumpulan keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Refreshing SGBV (Sustainable Development Goals) di Ruang Hall 5C, Hotel Silvya Kupang pada Kamis, (11/5/2023).
 |
| Foto koordinator dari tim inklusi, Ira Nuhalawang. |
Koordinator kegiatan, Tim Inklusi PKBI, Ira Nuhalawang kepada Media ini menyampaikan bahwa Kegiatan hari ini adalah Gedsi, juga penandatanganan Kerja sama (PKS) antara PKBI dan Bapas. Juga hadir LKPA dan Lapas perempuan sebagai peserta dalam kegiatan ini.
"Mengingat pada bulan oktober Tahun 2022 lalu sudah melakukan kegiatan GEDSI sehingga tahun ini kita evaluasi kembali apa-apa saja yang sudah dilakukan setiap instansi terkait dengan penanganan berbasis gender terhadap kelompok rentan," jelas Ira.
Dikatakannya bahwa kegiatan tersebut melibatkan tiga lembaga, yakni Bapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lapas Perempuan karena di Inklusi PKBI menangani kelompok yang rentan terhadap hukum.
"Memang kami hadirkan tiga UPTD ini, mengevaluasi dan ternyata masih banyak penanganan-penanganan yang mereka lakukan terkait gender juga disabilitas yang ada di dalam lapas perempuan ini dalam kaum marginal yang perlu penanganan terkait dengan refresh GEDSI," ujarnya.
Koordinator Inklusi itu juga katakan Inklusi di PKBI menangani kelompok-kelompok rentan,
"Inklusi di PKBI sendiri menangani kasus-kasus yang memang terhadap kelompok anak-anak yang rentan terhadap hukum, lansia, perempuan, Orang dengan HIV AIDS (Odha), kelompok masyarakat Adat, Narapidana, pemusik. Dari kelompok yang disebutkan ada semua di dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tersebut," kata Koordinator.
Tadi juga dari UPTD masing - masing, lanjutnya, sudah memaparkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terkait dengan GEDSI.
"Mereka lebih menekan kepada kesetaraan gender, jadi tak ada lagi pemisah antara laki-laki maupun perempuan, juga orientasi seksual. Karena tadi juga sudah disinggung terkait SGBV (semuanya setara). Semuanya menuju inkusif," kata Ira.
Ia juga berharap, di tiga UPTD ini mereka menerapkan sosial inklusi.
Sementara itu, Septerhani (peserta, perwakilan dari lapas perempuan klas IIB kupang bersama tiga (3) orang rekannya). Kepada Media ini mengatakan bahwa
"Kami sangat senang menghadiri kegiatan ini karena sangat mendukung peningkatan kinerja pelayanan kami terhadap warga binaan di Lapas perempuan klas II B," terangnya.
Disampaikan Septerhani, perlu kolaborasi
"Selama ini wajib hukumnya kita lakukan pelayanan di lapas mengikuti aturan yang ada. Hanya kami perlu kolaborasi untuk peningkatan pelayanan."
Harapannya dengan adanya kegiatan kolaborasi dengam PKBI, "kami lapas perempuan lebih baik ke depannya," harapnya.
 |
| Direktur PKBI NTT, Moudy Taopan. |
Selain itu, Direktur, Moudy Taopan juga berharap dari kegiatan seperti ini adalah perspektif dari mereka terhadap kesetaraan gender equality. "Kesetaraan gender juga inklusi sosial dan disabilitas itu juga sama. Jadi jangan sampai bicara tentang Gedsi tetapi kemudian di dalam pemahamannya itu beda-beda," pintanya.
Moudy menjelaskan bahwa Bicara soal gender perlu disetarakan, jangan sampai hanya konsep, tetapi itu dapat diimplementasikan. "Ini point penting juga soal kekerasan seksual berbasis gender," jelas Moudy.
Lanjutnya, Resiko kerentanan itu selalu terjadi. Misalnya mereka punya warga binaan di masing-masing UPTD. Ada juga klien yang mereka dampingi.
"Kerentanan untuk kekerasan seksual ini kan cukup besar, bagaimana kerentanan terhadap GEDSI itu bisa menjadi bekal untuk mereka bisa ketahui bagaimana kalau ada kekerasan seksual apa yang harus dilakukan. Jangan sampai mereka jadi korban atau bisa juga pelaku," jelas Direktur PKBI.
Moudy kembali berharap bisa samakan persepsi. PKBI memfasilitasi supaya UPTD-UPTD di bawah Kanwil itu punya perspeksituf yang sama bahwa GEDSI ini menjadi komponen yang penting mendukung kerjanya setiap orang di LKPA, Lapas dan Bapas supaya salah satunya itu, sebenarnya mencegah kekerasan seksual berbasis gender.
"Secara konsep, ketiga UPTD yang hadir hari ini sudah cukup tahu, tetapi implementasikannya kan kadang masih kurang," ungkapnya.
Moudy mengatakan kegiatan tersebut juga karena pertemuan lanjutan. "Saya pikir kalau ada pertemuan terus-menerus. Kita juga terus berkomunikasi. Harapannya ada implementasi. Tidak sebatas konsep," katanya.
Dalam kegiatan tersebut hadir dari PKBI, Tim Inklusi dari PKBI, LPKA klas I Kupang, BAPAS klas II Kupang, Lapas perempuan dan Balai pemasyarakatan klas IIB Kupang.
(Fiand/XD**).
