XDetiik.com, JAKARTA, - Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah dibahas serius oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marin) RI untuk mengagendakan pembahasan Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah dalam pembahasan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang akan diselenggaran di Denpasar Bali. Jembatan yang menghubungkan Kota Larantuka (Pulau Flores) dan Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur - NTT tersebut akan menjadi ikon dunia karena merupakan jembatan pertama di dunia yang menghubungkan dua pulau dengan turbin yang digerakkan arus laut (Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut/PLTAL) sebagai sumber energi baru terbarukan menuju global green energy (energi ramah lingkungan, red) sesuai thema KTT G-20 tahun 2022.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan Menko Marin RI dengan beberapa lembaga/instansi terkait, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT. Tidal Bridge Indonesia pada Selasa (6/7/2022).
Sesuai agenda, Rapat Koordinasi itu untuk memfasilitasi dan menindaklanjuti pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah yang menghubungkan Pulau Flores dan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT.
Dalam Rapat tersebut, antara lain disepakati bahwa Pembangunan Jembatan dan Pembangkit Listik Tenaga Arus Laut (PLTAL) yang menjadi proyek pertama di Indonesia dan dunia tersebut akan tetap dilakukan dengan/tanpa bantuan hibah.
Bahkan, rencananya proyek Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah tersebut akan diumumkan dalam KTT-G20 dan dibahas dalam rapat-rapat B-20 di Denpasar, Bali nanti karena merupakan ikon proyek penghasil energi baru terbarukan menuju global green energy (energi ramah lingkungan, red) sesuai thema KTT G-20.
Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Menko Marin RI, Basilio D. Araujo yang ditemui usai rapat koordinasi tersebut membenarkan bahwa rapat tersebut untuk membahas pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah.
"Jadi kita hari ini dari Menko Maritim, dan saya sebagai Deputy Kelautan Maritim dan Energi memanggil beberapa instansi terkait, antara lain Kementerian ESDM, PT. PLN dan PT. Tidal Bridge Indonesia untuk rapat koordinasi membahas rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah dan PLTAL (Pembakit Listrik Tenaga Arus Laut) yang dikenal dengan Tidal Bridge yang akan dibangun di Larantuka, Flores Timur," ujar Araujo.
Menurutnya, program pembangunan Jembatan tersebut sudah lama dibahas.
"Program ini sudah lama sekali pembahasannya, mulai dari alm. gubernur sebelumnya sampai hari ini program ini belum terlaksana juga. Memang ternyata konsepnya ada gabungan antara bangun jembatan dan bangun instalasi listrik," kata Araujo.
Pada Bulan Juni 2022 lalu, Lanjut Araujo, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan pergi ke Belanda. "Beliau bertemu dengan pengusaha-pengusaha Belanda, termasuk pengusaha Belanda yang juga menginisiasi ide ini atau berniat membangun proyek ini di Larantuka. Maka pada hari ini saya melakukan rapat untuk follow up (tindak lanjut, red) dengan mengundang instansi-instansi terkait, di antaranya Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, PT. Tidal Bridge Indonesia, dan PT. PLN yang dalam hal ini terkait dengan listriknya," jelas Araujo.
Dalam Rakor tersebut, papar Araujo, pihaknya menemukan beberapa hal yang mungkin mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah. "Yakni karena pandemi Covid-19 maka tidak ada pertemuan/rapat. Sehingga data-data di Kementerian ESDM mungkin kurang sehingga rencana pembangunan jembatan dikaitkan dengan listrik ini tidak dimasukkan kembali dalam RUPTL. Alasan kawan-kawan dari Kementerian ESDM bahwa pada waktu itu studinya mengatakan listriknya mahal," bebernya.
Namun, lanjut Araujo, pada rapat tersebut terungkap bahwa ada perkembangan baru terkait menurunnya tarif dasar listrik yang ditawarkan ke PT. PLN. "Kami menemukan bahwa sudah ada perkembangan baru bahwa harga listriknya kalau hanya menghasilkan listriknya saja sebesar Rp 1.200 per Kwh. Kalau digabungkan dengan jembatan menjadi Rp 1.700 kwh. Ini yang kami bicarakan tadi, mencoba mencari alternatif jalan keluar," ungkapnya.
Jika Pemerintah Belanda, harap Araujo, membantu Indonesia membangun jembatannya dengan bantuan hibah maka akan mengurangi beban Pemerintah Indonesia/daerah untuk bisa membangun satu jembatan yang menghubungkan Larantuka dan Adonara. "Tetapi kalau misalnya tidak ada bantuan dari pemerintah mana saja untuk hibah bangun jembatan itu, maka kita akan masuk pada proses normal untuk bangun jembatan itu," tandasnya.
Jika dibangun dengan proses normal, jelasnya, maka akan hitung besaran biaya yang akan dibutuhkan untuk bangun jembatan Pancasila Palmerah dan besaran biaya untuk bangun power plan (turbin PLTAL, red) dan lain-lain akan dihitung semua. "Kalau biayanya masuk maka kita akan segera proses secara normal untuk masuk dalam RUPTL kembali sehingga proyek ini akan On (dilaksanakan, red) kembali," tutur Araujo.
Dengan demikian, lanjut Araujo, prosesnya selanjutnya adalah penetapan kontraktor pelaksana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah melalui tender atau penunjukan langsung. "Kalau saran saya tadi, kalau betul-betul ada pinjaman atau hibah dari Belanda maka kita akan lakukan penunjukan langsung. Karena proyek ini memang sifatnya ada bantuan hibah dari negara tertentu, yakni belanda yang membantu membangun jembatan di Larantuka, maka prosesnya bisa lebih khusus tidak mengikuti proses normal lainnya," bebernya.
Mengenai rencana Pemerintah Pusat untuk memasukan Proyek Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah dalam agaenda KTT-G20 dan rapat-rapat B-20, Araujo mengatakan, pihaknya berharap demikian. "Kita harapkan proyek semacam ini bisa kita umumkan dalam KTT G-20 atau dalam pertemuan-pertemuan B-20 nanti, kenapa? Karena kita belum punya contoh proyek seperti ini yang menghasilkan listrik menggunakan arus laut (termasuk jembatan, red). Kalau kita punya satu contoh proyek yang harganya bisa diterima oleh PLN maka kita bisa umumkan di KTT G-20 nanti," harapnya.
Araujo juga menghimbau kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk menyiapkan masyarakat setempat. "Tentunya pemerintah pusat juga butuh dukungan dari Pemprov dalam hal ini masyarakat harus disiapkan. Mereka terima atau tidak proyek ini? Lalu apakah nanti diperlukan kontribusi dari pemerintah daerah? Nah kontribusi seperti apa? Nanti kita harapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi," ujarnya.
Sementara itu, salah satu inisiator pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah, Ir. Andre Koreh, MT (mantan Kadis PUPR NTT yang juga hadir dalam rapat koordinasi tersebut saat dimintai tanggapannya, menjelaskan, awalnya pembangunan PLTAL masuk dalam Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik (RUPTL) Kementerian ESDM sejak tahun 2019 hingga tahun 2020.
"Tapi di tahun 2021 proyek PLTAL dicoret dari RUPTL karena menurut Kementrian ESDM harga Listriknya $ 40 cent/kwh atau terlampau mahal untuk dibeli PLN. Harga itu berbasis hitungan ITS. Tapi ternyata dalam rapat terbaru tadi, harga listrik yang ditawarkan hanya $ 9 cent/kwh atau Rp 1200/kwh. Kalau dengan jembatan, harganya Rp 1.700/Kwh. Jadi itu yang menyebabkan PLN akan menggunakan listrik dari PLTAL. Dan Kementerian ESDM akan memasukan lagi PLTAL ke RUPTL tahun 2020," papar Andre Koreh.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah dan PLTAL di Selat Gonzalu (antara Larantuka dan Adonara, red) terbentur masalah ijin ivestasi yang belum dikeluarkan oleh Pemprov NTT kepada PT. Tidal Bridge Indonesia. Padahal ijin investasi tersebut telah diajukan sejak tahun 2019. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengungkapkan hal itu dalam Pendapat Akhir terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTT pada Senin, 20 Juni 2022.
Fraksi tersebut menyatakan dukungannya untuk melanjutkan pembangunan jembatan Palmerah Pancasila karena punya nilai ekonomi tinggi, yakni sebagai jembatan ikon dan destinasi wisata, serta menghasilkan energi baru terbarukan. Fraksi PKB juga meminta Pemprov NTT untuk mendukung pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah karena telah menggunakan uang daerah dan negara untuk melakukan Pra Study Fisibility dan Study Fisibility.
(XD/tim**)
