Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Persoalan SPAM Kali Dendeng Masuk Meja DPRD Kota Kupang, Ada Apa?

Rabu, 21 Desember 2022 | 8:52 AM WIB | 0 Views Last Updated 2022-12-21T01:03:54Z
Xdetiik
Foto saat penyerahan berkas dan Dokumen ke DPRD Kota Kupang.

XDetiik.com, KOTA KUPANG - Penantian Yang panjang dan Tak Pasti Setelah Lahan digunakan untuk Pembangunan sarana SPAM Kali Dendeng dengan anggaran proyek APBN, sejak tahun 2020 - 2022, Akhirnya keluarga Besar Bunganawa menyurati Pemerintah Kota (Pemkot) dengan tuntutan agar segera direalisasikan pembayaran ganti untung lahan 2000 lebih meter persegi paling lambat akhir tanggal di bulan Desember tahun 2022 ini.


Demikian Disampaikan pihak keluarga Bunganawa melalui Yohanes  Benyamin Lawa yang diberi kuasa oleh ahli waris Marthin Bunganawa, ketika ditemui tim Media pada Jumat, (15/12/2022).


"Kami keluarga menunggu sudah terlalu lama karena itu atas nama ahli waris dari bapak Marthin Bunganawa di Surabaya, saya diminta untuk membuat surat dan menandatangani atas nama beliau dengan tujuan ke Pemerintahan Kota Kupang. Tuntutan kami hanya satu yaitu, ganti untung lahan yang telah dibangun SPAM Kali Dendeng segera selesaikan. Kami menunggu sampai diakhir bulan Desember ini dan kalau tidak maka  SPAM  itu akan kami segel," ungkap Johanis.


Xdetiik
Foto SPAM Kali dendeng yang berada di Kelurahan Fontein itu.

Walaupun air dari SPAM itu sekarang lagi dinikmati warga Kota Kupang, tetapi pemilik lahan merasa kurang dihargai pemerintah Kota Kupang.

"Dari sisi kemanusiaan kami juga merasa bahwa Air ini sudah dinikmati oleh puluhan ribu masyarakat di Kota Kupang, tetapi pemerintah juga harus tahu hak kami terhadap lahan ini. Namanya kalau sudah dibangun proyek Pemerintah berarti masalah administrasi terhadap lahan seharusnya sudah dituntaskan, bukannya berbelit-belit atau menunggu kepastian yang serba tidak pasti. Kami mau lihat saja kira-kira bagaimana jawaban pemerintah  terhadap surat yang kami antar hari ini," katanya kepada tim media.


Xdetiik
Foto Penyerahan Berkas Dari Keluarga Bunganawa Di Kantor DPRD Kota Kupang Pada Jumat 16/12.


Sementara itu, Ketua Komisi 3, DPRD Kota Kupang, melalui stafnya menerima surat, Ia mengatakan akan ditindaklanjuti. 

"Pemerintah seharusnya telah menyelesaikan persoalan ini. Sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dalam hal ganti untung  lahan yang digunakan bagi pembangunan SPAM Kali Dendeng," ungkapnya.


Menurutnya, DPRD Kota Kupang dalam waktu dekat akan memanggil pemerintah Kota untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan.

"Iya, jika surat sudah masuk hari ini maka hari Senin saya akan ke kantor DPR di Kota Kupang untuk mengecek surat tersebut. Saya akan meminta pihak sekretariat untuk membuat surat panggilan terhadap pemerintahan Kota dan sekitar  Selasa atau Rabu nanti kami akan mengadakan rapat bersama pemerintahan Kota meminta pertanggungjawaban terhadap persoalan SPAM Kali Dendeng. Kita tidak boleh berlama-lama dengan persoalan ini, seharusnya sudah dituntaskan dan pemilik lahan tidak menjadi resah dan tidak percaya terhadap pemerintahan," ungkap Adi melalui WhatsAppnya pada Jumat, (16/12/2022). 


Xdetiik
Foto saat Keluarga juga datangi Pemerintah Kota Kupang, bertemu Penjabat Wali Kota Kupang.


Marthin Bunganawa sebagai ahli waris yang sementara tinggal di Surabaya ketika dikonfirmasi Media, mengatakan, 

"Memang benar surat itu saya yang meminta supaya keluarga besar segera membuat surat kepada Pemerintah Kota Kupang mengingat waktu untuk tahun ini tinggal beberapa hari lagi," kata Bunganawa.


Sesuai dengan surat pemberitahuan bahwa Kadis Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman Kota Kupang meyakini di tahun 2022 ini sampai akhir tahun pun masalah ganti untung lahan SPAM Kali Dendeng akan direalisasikan.


Xdetiik

"Komitmen melalui pemberi surat pemberitahuan itu dengan tuntutan agar sertifikat kalau sudah ada dan sekarang sebelum tutup tahun sertifikat telah kami miliki, sehingga bagaimanapun tanggung jawab atas hak kami wajib hukumnya dituntaskan, itu yang kami tunggu. Kami juga tidak mau kalau terkesan pemerintah itu tukang tipu masyarakat, tapi kami mau bahwa pemerintah itu adalah benar-benar bertanggung jawab apa yang menjadi hak warga masyarakat. Kita lihat nanti kira-kira apa yang akan mereka lakukan," tutupnya.

(tim/XD**).

×
Berita Terbaru Update