XDetiik.com, KOTA KUPANG - Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT mengapresiasi kehadiran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dan jajaran di NTT.
Namun heran, mengapa KPK RI datang ke NTT dan adakan pertemuan dengan birokrat yang sebenarnya korupsi itu terjadi justru dalam pemerintahan itu sendiri.
Hal ini disampaikan Alfred Baun, saat Jumpa Pers bersama sejumlah Media di Palapa Resto & Caffe, di Jln. Palapa, Oebobo, Kupang-NTT. Kamis, (20/10/2022)
"Kita tanggapi soal Pimpinan KPK secara kolektif yang kemarin mengadakan Pertemuan bersama para pejabat-pejabat Pemerintah Provinsi, serta para kepala Daerah se-Nusa Tenggara Timur, di Hotel Aston Kupang, dengan tema; Upaya Pemberantasan Korupsi di Nusa Tenggara Timur adalah hal yang luar biasa," ungkapnya.
Tambah Alfred, hal ini merupakan sebuah kebanggaan karena KPK memiliki perhatian khusus terhadap NTT khususnya dibidang masalah korupsi, dan Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh ARAKSI selama ini terkait penanganan masalah Korupsi di NTT diperhatikan secara khusus oleh KPK.
"Saya pastikan bahwa data yang dipegang saat ini oleh KPK adalah data Araksi yang dilaporkan ke KPK oleh Araksi Kami mengklaim bahwa itu data Araksi yang dipegang oleh KPK dan kurang lebih sampai sekarang sudah mencapai 60 laporan Araksi ke KPK, sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 ini," bebernya.
NTT merupakan peringkat pertama Korupsi di NTT.
"Pernyataan KPK tentang, NTT menempati peringkat pertama dalam hal Korupsi, itu merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dibantah dan itu kita seharusnya malu," imbuhnya.
Sikap KPK yang datang ke NTT, lanjutnya, justru mengumpulkan dan mengadakan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi beserta jajaran, para Bupati dan Wali Kota,
"padahal sudah jelas-jelas bahwa Korupsi ini terjadi justru dalam jajaran Pemerintahan itu sendiri. Itu fakta bukan dugaan lagi, bahwa mereka di Birokrasi inilah yang sesungguhnya para pelaku Korupsi, fakta Bawang Merah Malaka itu yang Korupsi adalah Birokrasi, RS Boking yang dikorupsi itu Birokrasi, kasus Covid-19 di Flotim, itu pelakunya Birokrat tulen, kasus Korupsi di TTU adalah Birokrat Tulen, jadi kasus korupsi di NTT ini rata-rata pelakunya adalah para Birokrat tulen," Jelas Alfred dengan Nada keras.
Menurutnya, merasa heranz mengapa KPK justru datang dan mengumpulkan mereka (para Birokrat), bukannya mencari Araksi dan membicarakan solusi terbaik penanganan masalah Korupsi di NTT bersama Araksi, ini malah datang kumpulkan para pelaku Korupsi, selfi bersama lalu ramai-ramai posting.
"Kalau memang seperti itu lalu apa maksud sesungguhnya dari kedatangan KPK, apakah sengaja mau kumpulkan mereka, para calon koruptor lalu beri tahu, awas ya, hati-hati nanti kamu saya periksa? nah ini adalah penanganan Korupsi di Indonesia yang salah," kata Ketua ARAKSI yang sebagai Putera asli TTS itu.
Alfred Baun juga berharap dengan kehadiran Pimpinan KPK di NTT. yang pertama, semoga merubah Pola penanganan Korupsi di Indonesia dan khususnya di NTT.
Kedua Alfred mengapresiasi langkah KPK yang telah mengambil alih penanganan kasus Korupsi bawang merah Malaka.
"Secara Konstitusional bagi kami itu sudah sangat tepat. karena menurut kami peran Polda NTT dalam menangani masalah kasus korupsi Bawang Merah apalagi yang melibatkan oknum Pejabat, itu masih diragukan," tutupnya dengan tegas.
