XDetiik.com, KOTA KUPANG - Tahun 2024 merupakan penanda berakhirnya periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih secara demokratis selama dua periode (2014-2019 dan 2019- 2024). Maka pergantian kepemimpinan pada 2024 adalah suatu kemestian, sebagaimana diatur dengan tegas di dalam Pasal 7 UUD 1945. Selama satu dasawarsa, sangat banyak kemajuan yang dihasilkan pemerintahan Jokowi, meski tidak terelakkan terdapat juga banyak kekurangan di sana-sini. Warisan kemajuan-kemajuan itulah yang mesti dijaga dan dilanjutkan oleh pemerintahan baru di 2024-2029.
Pergantian kepemimpinan menjadi agenda sangat penting, untuk menjamin bagaimana keberlangsungan program-program yang sudah dilaksanakan Jokowi menjadi bagian dalam program kepemimpinan baru ke depan. Sampai sejauh ini, sosok kepemimpinan nasional ke depan masih diresumekan oleh beragam hasil survei yang hanya mengerucut pada sejumlah nama. Metode survei memang bertujuan mengerucutkan nama, sembari kadang mengabaikan kriteria kepemimpinan seperti apa yang ada di dalam imajinasi masyarakat.
Bukan berarti survei menjadi tidak berguna sama sekali. Survei dapat diperlakukan sebagai salah satu barometer bagaimana kepemimpinan nasional dipercakapkan oleh publik. Barometer lainnya bisa dijalankan dengan metode mendulang langsung suara warga secara terbuka, tidak terkungkung oleh pertanyaan-pertanyaan tertutup yang disajikan survei. Barometer lain salah satunya adalah Musyawarah Rakyat yang dilaksanakan oleh organisasi Relawan Jokowi, sebagai berikut PROJO, RELAWAN BURUH SAHABAT JOKOWI, SEKNAS JOKOWI, ALMISBAT, GK, RKIH, GAPURA, JAMAN, BARA JP, KORNAS JOKOWI, INDEKS, KIB, DUTA JOKOWI, RPJB.
Bagi Relawan Jokowi, Musyawarah Rakyat memiliki nilai lebih bagaimana ia menyediakan ruang bagi warga, tanpa tersekat-sekat oleh pagar-pagar partai politik, kepentingan politik kelompok, dan lainnya. Musyawarah Rakyat dapat diperlakukan sebagai wahana suara kritis warga dalam menyusun kerangka kriteria kepemimpinan yang diharapkan warga, sekadar sosok yang disodorkan oleh partai politik, atau ditawarkan peralatan survei.
Sejak digagas, Relawan Jokowi telah melaksanakan 9 kali Musyawarah Rakyat, baik dilaksanakan di daerah provinsi di Indonesia maupun di kelompok diaspora Indonesia di Luar Negeri. Dan pada tanggal 17 Desember 2022, daerah Nusa Tenggara Timur mendapat giliran pelaksanaan kegiatan tersebut dengan nama Musyawarah Rakyat X Nusa Tenggara Timur.
Komite Pengarah Panitia Daerah MUSRA X NTT, Yesenia Irene Liyanto menyampaikam bahwa berdasarkan petunjuk Panitia Nasional Musyawarah Rakyat Relawan Jokowi, daerah NTT mendapatkan giliran melaksanakan Musyawarah Rakyat X pada Sabtu, 17 Desember 2022. Sehingga untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut maka dilakukan pembentukan Kepanitian Daerah berdasarkan SK Panitia Nasional MUSRA Indonesia Nomor 12/I/SK-MUSRA INDONESIA/XII/2022, yang terdiri dari 6 organisasi Relawan Jokowi di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARAJP) NTT, Jaringan Kemandiriran Nasional (JAMAN) NTT, Barisan Relawan Bhineka Jaya (BARABAJA) NTT, Barisan Relawan Nusantara (BARANUSA) NTT, Relawan Koalisi Bersama Rakyat Indonesia (KOBAR), dan Relawan Satu Indonesia (RSI) NTT.
"Musyawarah Rakyat yang dilaksanakan di wilayah NTT bukan hanya dihadiri oleh para relawan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan MUSRA juga akan dihadiri para akademisi, pedagang, pelaku UMKM, para pelaku politik, dan masyarakat dari berbagai kalangan, sesuai dengan semangat pelaksanaan MUSRA yang tanpa tersekat-sekat," jelas Yesenia.
Teknis pelaksanaan MUSRA NTT dipersiapkan oleh panitia daerah dengan tetap berpegang pada tujuan pelaksanaan MUSRA, yaitu untuk menggali harapan dan kehendak politik masyarakat melalui penyampaian pendapat umum dan pendokumentasian proses terkait dengan Agenda Kebangsaan, Program Prioritas Nasional, Kriteria Kenegarawanan, dan Tokoh yang layak menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia di tahun 2024.
Sehingga, pelaksanaan Musra Indonesia di wilayah daerah NTT harus mampu mendokumentasikan dan mengkomunikasikan harapan dan kehendak politik rakyat tersebut kepada publik, termasuk di dalamnya kekuatan- kekuatan politik seperti tokoh dan organisasi.
Sementara itu, Ketua Panitia MUSRA X NTT Medir Enos Tanu menjelaskan, Panitia Daerah telah melaksanakan berbagai persiapan sebagaimana arahan Panitia Nasional, baik persiapan konsolidasi antar lembaga organisasi relawan, konsolidasi masyarakat dari berbagai elemen yang akan terlibat dalam pelaksanaan MUSRA, maupun persiapan teknis lainnya seperti tempat dan koordinasi dengan berbagai pihak berwenang.
"Hingga saat ini kesiapan pelaksanaan MUSRA sudah 95 persen pada H -1, tersisa kelengkapan lain untuk menyempurnakan penyelenggaraan MUSRA X NTT seperti yang telah didesain oleh panitia daerah," kata Kepan.
Pelaksanaan MUSRA X NTT akan dilaksanakan di UPDT Taman Budaya Gerson Poyk Kota Kupang dan dihadiri sekitar 2.000 massa dari berbagai kalangan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, yang telah diundang dan dikoodinasi oleh Panitia. Massa yang hadir dalam kegiatan tersebut akan mengikuti sejumlah mata acara, seperti seremoni pembukaan, panel diskusi yang membahas Agenda Kebangsaan, Program Prioritas Harapan Rakyat, dan Karakteristik Kepemimpinan Harapan Rakyat. Setelah berdiskusi dalam diskusi panel tersebut, para peserta yang hadir akan mengikuti Agenda Pemilihan Nama-nama Capres dan Cawapres Harapan Rakyat yang akan dilakukan oleh peserta melalui mekanisme E-Vote sebagai kesimpulan pemimpin harapan rakyat Nusa Tenggara Timur.
Musyawarah Rakyat merupakan ruang terbuka yang demokratis bagi warga mengekspresikan pandangan-pandangan mereka mengenai sosok kepemimpinan nasional yang diidamkan, tanpa harus dijejali nama-nama laiknya survei-survei yang terus berlangsung. Oleh karena itu, Panitia Daerah dan Relawan Jokowi berharap keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat guna melahirkan gagasan dan ide-ide kritis, harapan rakyat Nusa Tenggara Timur, serta pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Menurut Sekretaris Panitia Daerah MUSDA X NTT Heben Marsoliu Taemnanu menuturkan, Panitia Daerah telah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk mengirim surat dan melakukan audiens dengan pihak-pihak terkait di wilayah NTT. Koordinasi yang dilakukan tersebut bertujuan agar pelaksanaan MUSRA X di NTT berjalan sesuai rencana yang telah didesain oleh panitia.
"Kami memastikan pelaksanaan MUSRA di Kota Kupang NTT tidak mengganggu aktivitas dan ketenteraman masyarakat NTT. Dan kami juga memastikan bahwa MUSRA menjadi wadah untuk menjaga ruang publik dari hegemoni yang menutup peluang bagi berlangsungnya politik argumen," tegasnya.
Oleh karena itu, Panitia memohon dukungan dari seluruh pihak dalam momentum edukasi politik rakyat ini. Kami juga memohon dukungan rekan-rekan pers untuk mempublikasikan jalannya kegiatan MUSRA ini agar berdaya manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Kita berharap politik Indonesia semakin berada pada jalur yang maju berdasarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang Pancasilais.
Kupang, 16 Desember 2022
Panitia Daerah MUSRA X NTT
