 |
XDetiik.com, JAYAPURA - Matheus Mamun Sare yang sebagai seorang advokat dan tinggal di Jayapura Papua, kini menanggapi Pernyataan Komisaris PT Flobamor Soal Tidak Setor Deviden ke Pemerintah provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tanggapan tersebut juga telah di posting dalam bentuk video pada akun medsos (facebook) miliknya, (Theus Inglan) pada senin, (16/05/2022).
#ProJustitia
Kepada YTH
Ketua Komisi Pemberantasan RI
Di -
Jakarta.
Dengan Hormat,
Berdasarkan Konferensi Pers dalam link Video ini oleh salah satu KOMISARIS PT. FLOBAMORA - Kupang Dr. SAMUEL HANING, S.H., M. H pada pokoknya Pihak PT. FLOBOMORA di Kupang padkbahwa TIDAK MENYETOR DEVIDEN (PEMBAGIAN LABA PERUSAHAAN) kepada PEMERINTAH DAERAH NTT disebabkan pada zaman saudara Dr. SAMUEL HANING, S. H., M. H DKK TIDAK MENDAPATKAN PENYERTAAN MODAL dari Pihak PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTT;
Bahwa menurut hukum MENGINGAT apabila PT. FLOBAMORA Kupang adalah BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PEMERINTAH PROVINSI NTT, maka BUMD dimaksud sesungguhnya adalah MILIK NEGARI RI (RAKYAT RI) di DAERAH yang DIKELOLAH oleh PEMERINTAH PUSAT melalui PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTT;
Bahwa maka harus menjadi PERTANYAAN HUKUM oleh PEJABAT PENEGAK HUKUM NEGARA RI terutama dan terkhusus PEJABAT PENEGAK HUKUM NEGARA RI pada KPK RI yang MEWAKILI RAKYAT INDONESIA terkhusus RAKYAT NTT, antara lain ;
1). Kapan PT. FLOBAMORA - Kupang DIADAKAN, DIDIRIKAN dan DIBENTUK oleh PEMERINTAH RI melalui PEMDA PROVINSI NTT?
2). Apakah SEJAK AWAL PENDIRIAN PT. FLOBAMORA - Kupang TIDAK MENDAPATKAN PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN dari NEGARA RI melalui PEMERINTAH RI dan PEMDA NTT?
3). Apabila SEJAK AWAL PENDIRIAN pihak PT. FLOBAMORA - KUPANG MENDAPATKAN PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN dari NEGARA RI, maka MENGAPA pada zaman saudara Dr. SAMUEL HANING, S. H,. M. H DKK TIDAK MENYETOR DEVIDEN sesuai dengan NILAI SAHAM kepada NEGARA RI melalui PEMERINTAH RI dan PEMDA PROVINSI NTT dan Kenapa HANYA SETOR Rp. 500 juta, sisanya kepada Pihak Mana? dan APA ALASAN HUKUM yang PATUT dari sdr. Dr. SAMUEL HANING, S. H., M. H DKK melakukan hal dimaksud;
Bahwa menurut hukum apabila sdr. Dr. SAMUEL HANING, S. H., M. H DKK berpendapat hukum seperti dalam video ini yaitu TIDAK MENYETOR DEVIDEN kepada NEGARA RI disebabkan KARENA PEMERINTAH RI melalui PEMDA PROVINSI NTT TIDAK MEMBERIKAN PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN pada PT. FLOBAMORA - Kupang di zaman sdr. Dr. SAMUEL HANING, S. H., M. H DKK, maka hal tersebut adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
Bahwa oleh karena hukum sdr. Dr. SAMUEL HANING, S. H., M. H DKK diduga TELAH MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN dalam Jabatan selaku KOMISARIS, DIREKTUR dll mengakibakan TELAH MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA RI adalah TINDAK PIDANA KORUPSI;
Bahwa oleh sebab KETUA KPK RI segera dan patut untuk melakukan PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN pada PT. FLOBAMORA - Kupang karena diduga TELAH TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI;
Bahwa menurut hukum hal dimaksud tanpa DISADARI oleh salah satu KOMISARIS an. sdr. Dr. SAMUEL HANING, S. H., M. H melalui KONFERENSI PERS pada link Video dimaksud dan TELAH BEREDAR LUAS pada RUANG PUBLIK.
Demikian Pendapat Hukum yang dapat disampaikan melalui surat elektronik ini atas perhatian dan kerja sama yang baik bagi RAKYAT RI, disampaikan TERIMA KASIH.
Jayapura, 15 Mei 2022, sekira pukul 12.36 WIT
Hormat saya
ANAK NTT di Tanah Rantau JAYAPURA PAPUA
PEMERHATI PENEGAKAN HUKUM RI BERMARTABAT
Ttd
Matheus Mamun Sare
Advokat
