 |
| Foto saat rapat koordinasi di BP4D Kabupaten Kupang |
XDetiik.com, OELAMASI - Rapat Koordinasi Lanjutan dengan Tata Pemerintahan Kabupaten Kupang sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dengan BP4D dalam Program Kemandirian Sistem Pangan Lokal Berkelanjutan. Hal tersebut ditanggapi serius dalam oleh Pemerintah Kabupaten Kupang melalui BP4D. Kamis, (01/9/2022).
Bidang Tata Pemerintahan Kabupaten Kupang dengan cepat menindaklanjuti hasil dari rapat koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), perwakilan dinas terkait dan perwakilan dari organisasi masyarakat basis OMB, dengan mengundang Yayasan Sheep Indonesia (YSI) koordinasi secara khusus untuk membahas terkait dengan MoU dan perjanjian kerjasama (PKS).
Juhardi David Selan, selaku kepala bagian tata pemerintahan Kabupaten Kupang menyampaikan bahwa,
"Kita jangan bicara PKS dulu, kita bicara dulu terkait kesepakatan bersama (MoU) menjadi catatan penting untuk kita semua, pegangan kita untuk sama-sama melakukan kerjasama," paparnya
Dalam pertemuan, Juhardi juga menawarkan apakah akan tetap menggunakan perjanjian kerjasama atau dalam bentuk rencana kerja yang lebih detail sehingga akan mempermudah dalam aspek pengendalian.
"Kita coba tawarkan lampirannya dalam bentuk rencana kerja dengan mengabaikan PKS, kita fokus pada rencana kerja karena lebih mendetail dan dapat kita kontrol, dalam PKS hanya membangun narasi naratif dan tidak dapat dikontrol," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Rossi Yunior Nugroho yang sebagai Koordinator Lapangan wilayah Kupang Sheep Indonesia mengatakan, Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah kabupaten Kupang melalui BP4D dan Bidang Tata Pemerintahan serius dalam membuat kerjasama yang baik untuk membangun masyarakat melalui pemberdayaan demi kemajuan kabupaten Kupang.
"BP4D dan Badan Tata Pemerintahan Kabupaten Kupang mempunyai keseriusan dalam membangun jaringan dengan kami, dengan adanya terobosan melampirkan rencana kerja dalam MoU tentunya akan mempermudah dalam upaya kerjasama khususnya dalam program Kemandirian Sistem Pangan Lokal Berkelanjutan," ungkap Rossi Yunior Nugroho.
Masih menurut Rossi dari yayasan Sheep yang juga menjelaskan tugas control,
"BP4D sebagai pihak yang mendapatkan tugas dari Bupati bisa control, Sheep bisa control pemerintah juga, karena ini kerjasama, tidak hanya Sheep yang punya tugas selesaikan tanggungjawab dalam kerjasama, kita pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan apa-apa yang sudah dikerjasamakan," imbuh Juhardi.
Hasil dari pertemuan, BP4D dan Badan Tata Pemerintahan akan mengundang kembali dinas terkait untuk melakukan pertemuan pembahasan MoU dan YSI akan menyiapkan detail rencana kerja sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan. Rencana kerja ini nantinya akan disinergikan dengan rencana kerja dinas terkait sehingga terbentuk rencana kerja bersama yang sekaligus menjadi lampiran dalam MoU yang akan disepakati.
Untuk diketahui, Rapat Koordinasi lanjutan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan staf, Kepala Bidang Ekonomi BP4D dan staf serta YSI menekankan bahwa MoU akan diselesaikan terlebih dahulu karena menjadi dasar dari kerjasama dan selanjutnya membahas terkait dengan PKS.
